“Ini tentu sudah dipastikan ada defisit, ini harus menjadi perhatian kita bersama supaya terjadi peningkatan belanja,” ucap Yulisman.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

Kemudian Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan Ranperda tentang APBD dengan berpedoman kepada BPKAD, KUA dan PPAS. Selanjutnya hasil pembahasan Ranperda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra menyampaikan, Nota Keuangan berkenaan dengan Ranperda APBD 2023 sudah disampaikan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pendapatan daerah kita proyeksi yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Sementara untuk belanja terdapat belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga dan total belanja di RAPBD Tahun 2023 ini mengalami defisit. Defisit ini bisa kita tutup dari SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2022,” jelas Indra.

Rapat ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terkait Ranperda ini dan akan diparipurnakan pada hari Senin mendatang. -adv